IN: TIRAS - Pemilu 1997 dan Kampany

From: apakabar@access.digex.net
Date: Tue Oct 22 1996 - 07:14:00 EDT


From: John MacDougall <apakabar@access.digex.net>
Subject: IN: TIRAS - Pemilu 1997 dan Kampanye Gaya Baru

Forwarded message:
From owner-indonesia-l@igc.org Tue Oct 22 05:12:48 1996
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Date: Mon, 21 Oct 1996 19:14:00 -0400 (EDT)
From: indonesia-l@igc.apc.org
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <199610212314.TAA10653@access1.digex.net>
Subject: IN: TIRAS - Pemilu 1997 dan Kampanye Gaya Baru
To: apakabar@clark.net
X-Mailer: ELM [version 2.4 PL25]
Sender: owner-indonesia-l@igc.apc.org
Precedence: bulk

INDONESIA-L

Date: Sat, 19 Oct 1996 21:11:34 -0400

     Letjen TNI (Purn.) Soekarto:
     Pemilu 1997 Dan Kampanye Gaya Baru
       ______________________________________________________________
                                      
     [INLINE] Kampanye Pemilu 1997 akan tampil beda dengan pemilu
     sebelumnya. Kini tengah digodok Rancangan Peraturan Pemerintah
     (RPP) tentang Kampanye. Dan, RPP yang dilandasi semangat
     meningkatkan kualitas Pemilu 1997 itu, tampaknya akan melahirkan
     larangan-larangan yang pada Pemilu 1992 masih boleh dilakukan.
     Misalnya, agar tidak muncul ekses-ekses yang tidak diinginkan,
     kampanye dalam bentuk pawai yang berdiri sendiri dalam suatu
     kampanye akan dilarang. Kemudian, pemakaian atribut organisasi
     peserta pemilu (OPP) harus disertai dengan kepemilikan Kartu Tanda
     Anggota (KTA).
     
     Maka, di tengah proses penyusunan RPP tersebut bermunculan berbagai
     reaksi dari OPP. Misalnya, dalam hal kewajiban pemilikan KTA,
     Golkar tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan. Namun bagi PPP,
     materi ini perlu dipertanyakan. Ketua DPP PPP, Aisyah Amini, sangat
     keberatan dengan kewajiban membawa KTA bagi mereka yang membawa
     atribut partai dalam kampanye. ''Bagi orang desa, walau hatinya
     mengatakan memilih PPP, memiliki KTA partai tetap menjadi
     ''malapetaka'' bagi dirinya,'' ungkap Aisyah Amini.
     
     Sementara dari kubu PDI, kader Banteng Drs. Budi Hardjono,
     menggarisbawahi, bagi mereka yang membawa atribut resmi partai
     wajar jika harus memiliki KTA. ''Namun, kalau mereka sekadar
     menggunakan baju/kaus bertanda gambar salah satu OPP, yang
     bersangkutan tidak perlu diharuskan membawa KTA,'' katanya pada
     wartawan.
     
     Inilah tugas berat bagi Letjen TNI (purn.) Soekarto, sebagai sekjen
     Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang ketiban
     ''sampur'' menggodok RPP Kampanye ini. Tugas berat yang menantang
     itu adalah menyamakan persepsi ketiga OPP, sehingga dapat
     dilahirkan PP Kampanye yang dapat diterima semua pihak.
     
     Guna memahami persoalan tersebut, wartawan TIRAS Joko Supono, Iman
     Firdaus, Untung Widyanto, dan fotografer Firama menemui Soekarto
     yang dikenal sebagai alumuni AMN 1960 dan mantan gubernur Lemhannas
     1989-1994 untuk sebuah wawancara.
     
     Apa latar belakang penyusunan PP tentang Kampanye itu?
     
     Menurut persepsi saya, ada gejala-gejala masyarakat kita yang
     sering menunjukkan sesuatu luapan emosi yang berlebihan dan sukar
     dikendalikan. Apalagi sekarang akan banyak disorot media
     internasional. Baik itu media tertulis maupun media elektronik. Ke
     arah sana, saya mempunyai suatu persepsi bahwa inilah yang
     mendorong perlunya suatu perangkat (untuk mengatur kampanye) agar
     tidak menimbulkan suatu ekses yang merugikan masyarakat. Jangan
     sampai misi strategis untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta
     ini, tercemar oleh hal-hal yang bisa menimbulkan suatu nilai yang
     menurunkan gradasi bangsa dan negara kita.
     
     Bukankah sebelumnya sudah ada perangkat-perangkat itu?
     
     Hanya untuk mengantisipasi supaya kita mempunyai kualitas
     pelaksanaan kampanye. Yang akan datang diperlukan adanya
     penyempurnaan-penyempurnaan.
     
     PP yang kini masih berupa rancangan itu kabarnya membatasi gerak
     parpol, misalnya ketentuan penggunaan atribut mesti diikuti dengan
     pemilikan KTA?
     
     Kita sama sekali tidak berusaha merugikan salah satu OPP yang ada.
     Justru kita berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
     ketiga OPP untuk melaksanakan kampanye. Ini akan diberi kesempatan
     yang sama dengan lebih menyederhanakan peraturan-perataran yang
     ada. Kalau dinyatakan ada masalah yang merugikan OPP, misalnya
     atribut. Jadi yang kita sampaikan pada ketiga OPP itu adalah
     atribut yang benar-benar dikenakan oleh anggota, kader maupun
     pimpinan-pimpinan OPP-nya. Jadi bukan pada masyarakat umum.
     
     Maksudnya?
     
     Yang sudah menyatakan menjadi anggota OPP, kalau menggunakan
     atribut kepartaian, seyogianya mereka mempunyai tanda anggota.
     Supaya mendapat perlakuan yang tidak merugikan. Lagi pula, yang
     bukan anggota ini tidak pada tempatnya kalau mereka menggunakan
     atribut-atribut yang seharusnya digunakan anggota OPP. Karena OPP
     mempunyai anggaran dasar dan kode etik yang harus dipatuhi.
     
     Ketentuan ini apakah tidak bertentangan dengan konsensus tentang
     floating mass?
     
     Bukankah sebetulnya mereka yang tidak berafiliasi pada OPP, kalau
     mereka tidak punya KTA tidak apa-apa. Jadi, tidak ada yang
     dirugikan.
     
     Masalahnya di desa-desa masih ada yang merasa takut kalau menjadi
     anggota PPP atau PDI secara formal?
     
     Kalau tidak mau menjadi anggota secara formal pada satu OPP, tidak
     ada larangan dalam rangka kampanye ini. Sekali lagi KTA bukan untuk
     membatasi hal-hal yang menyangkut kampanye pemilu. Tapi, bukankah
     kalau memang mau jadi anggota OPP, konsekuensinya kan sebaiknya
     punya KTA.
     
     Bisa dijelaskan, kenapa mesti memiliki KTA bagi anggota partai?
     
     Karena kesepakatannya OPP dan pemerintah sebagai penyelenggara
     pemilu. Konsekuensinya, OPP suatu saat bisa complain merasa
     diikutkan atau tidak dalam penyelenggaraan itu. Nah untuk itu mesti
     ada bukti-bukti. Kita cari bukti, nggak ada KTA nantinya repot.
     Atau dalam pengamanan misalnya, kan oleh OPP ditambah dari
     unsur-unsur keamanan. Kartu itu menjadi identitas. Katakanlah suatu
     kampanye, kalau mereka ada anggota partai yang ditugasi bidang
     keamanan. Tiba-tiba ada instansi yang ingin mengadakan, katakanlah
     penertiban dan segala macam: ''Pak saya ini ditugasi untuk mengatur
     ketertiban di OPP saya?'' ''Mana buktinya?'' ''Ini KTA saya.''
     ''Oh... betul... ya.'' Tapi kalau yang mengatur itu bukan anggota,
     kan jadi tanda tanya: ini mengatur atau mau mengacau.
     
     Kabarnya dalam RPP itu, pawai untuk menunjukkan eksistensi partai
     tidak dibolehkan?
     
     Pawai ini memang merupakan sesuatu yang bisa dilihat dan bisa
     memberikan kesan. Tetapi pesannya kurang bisa diterima secara
     langsung oleh masyarakat yang melihat. Di sini masalahnya. Yaitu,
     esensi kampanye untuk menyampaikan sesuatu pesan supaya bisa
     ditangkap dan diterima masyarakat yang akan ditarik simpatinya.
     
     Apa hanya itu pertimbangan pawai dilarang?
     
     Pawai sering kali massanya tidak bisa diatur secara tertib. Dalam
     pawai yang besar, kalau ada agitasi tertentu ini mudah sekali
     digerakkan kepada sesuatu yang menyimpang. Kalau itu terjadi, sukar
     dikendalikan dan akan merugikan. Oleh karena itu, pawai yang
     berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu kampanye, ini dipandang
     mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya.
     
     Anda mengatakan yang dilarang itu sebatas pawai yang berdiri
     sendiri. Apa maksudnya?
     
     Pawai yang berdiri sendiri kita sepakati untuk ditiadakan. Tapi
     misalnya, ada masa OPP membuat arak-arakan dari pemukiman-pemukiman
     ke tempat kampanye yang sudah ditentukan, dan OPP mengaturnya, ini
     tentu boleh. Dan ini mau disebut pawai boleh. Mau disebut barisan,
     boleh. Tapi bukan keliling-keliling yang tidak jelas itu.
     
     Jika kampanye arak-arakan dilarang dan diganti oleh hal-hal yang
     simbolis, esensi kampanye kan malah hilang?
     
     Saya kira ini keliru. Saya kira bukannya tidak boleh. Itu bukan
     dilarang. Kita sepakat tidak mengadakan pawai sebagai satu kampanye
     yang berdiri sendiri. Jadi misalnya kampanye berdiri sendiri, itu
     dari mulai pagi sampai sore terus keliling-keliling. Itu yang tidak
     boleh. Lagi pula, pesan apa yang mau diambil? Itu hanya
     keliling-keliling, hanya move. Mungkin eksesnya yang akan kita
     peroleh, seperti, karena takut kehilangan rombongan, waktu jajan
     makan-minum nggak bayar. Kalau ada yang berulah jahil, kemudian ada
     yang tersinggung, mereka akan menyerang mengikuti kelompoknya. Nah,
     itu akibatnya.
     
     PP ini disemangati keinginan untuk meningkatkan kualitas pemilu. Di
     mana hubungannya?
     
     Kualitas ini diperoleh, itu tadi, dengan memberikan simpati kepada
     masyarakat dalam manarik massa. Sehingga model kampanye yang
     dilaksanakan sesuai budaya bangsa. Kemudian tidak banyak merugikan
     masyarakat. Masyarakat dalam keadaan tertib, aman, ayem, tenteram.
     Ini menunjukkan kampanye itu kualitasnya meningkat karena,
     masing-masing OPP sudah melaksanakan lebih tertib, lebih baik.
     Artinya, OPP bisa mengendalikan massa dan misinya yang akan
     disampaikan pada masyarakat. Apakah kalau menuju ke tempat
     kampanye, tertib tanpa pawai, juga bisa terhimpun dengan massa yang
     besar? Tentu bisa. Hal seperti ini sudah dilaksanakan oleh bangsa
     kita. Mau contoh? Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Wah, itu satu
     kampung salat bersama-sama. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah
     Indonesia. Dan tidak ada yang dirugikan, semua bahagia. Lho, kalau
     kampanye mengapa tidak bisa? Saya tidak menyamakan kampanye dengan
     salat. Saya hanya ingin menyatakan, massa bisa berhimpun serentak
     di seluruh tanah air pada jam yang sama. Dan tidak ada yang merasa
     dirugikan. Sebaliknya, kalau kampanye menjadi beringas, malah nggak
     ditonton. Nantinya masyarakat jadi apatis. Karena khawatir.
     
     Dalam hal penyiaran di TVRI, RPP ini hanya mengatur penyiaran dari
     jam 19.30 sampai 20.00. Tapi dalam pemberitaan tidak diatur?
     
     Penyiapan melalui media elektronik itu bisa kita atur dengan
     meminta waktu yang memang disediakan untuk kampanye. Jadi kalau
     disebut dari 19.30 sampai 20.00, itu memang waktunya sama
     antar-OPP. Nah, kesempatan di luar itu. Memang di luar, kesempatan
     kita untuk mengatur. Kita hanya bisa mengimbau kepada Departemen
     Penerangan untuk memberikan waktu yang sama. Juga kepada televisi
     swasta.
     
     Bagaimana dengan kemungkinan OPP pasang iklan di majalah, surat
     kabar, televisi?
     
     Kita nggak mengatur itu.
     
     Jadi jika ada OPP pasang iklan besar-besaran bagaimana?
     
     Sebetulnya, seperti pasang spanduk juga iklan, kan. Dalam
     aturannya, kampanye itu bisa menggunakan pertemuan umum, rapat
     umum, televisi, penyebaran melalui RRI dan TVRI. Juga, penyebaran
     melalui spanduk.
     
     Jadi diperbolehkan pasang iklan?
     
     Ya, bisa saja. Kalau misalnya saja mengucapkan selamat, Bapak Anu
     yang kebetulan anggota DPP Golkar. Mau muat nggak? Wong dia bayar,
     ha... ha... ha.... Dan tentu saja, sejauh itu memenuhi persyaratan
     periklanan. Jadi, yang kita atur itu yang bisa memberi sesuatu yang
     sama. Supaya tidak ada yang dirugikan.
     
     Masalahnya kemampuan keuangan tiap OPP tidak sama. Sehingga OPP
     yang mempunyai uang banyak yang sering beriklan?
     
     Kok Anda sudah bisa mengukur? ha... ha... ha...
     
     Dalam kaitannya dengan pembagian enam wilayah kampanye, ada yang
     menilai bagi parpol peraturan ini sangat merugikan, mengingat juru
     kampanye yang mereka miliki terbatas?
     
     Kalau sudah dicalonkan, berarti sudah sanggup menjadi juru
     kampanye. Ini normatifnya. Kalau siap dicalonkan, siap jadi juru
     kampanye. Paling tidak untuk menarik sejumlah orang yang diwakili
     di kotanya. Misalnya, dia menjadi wakil di mana? DPRD Tk. I, DPRD
     Tk. II atau DPRD Pusat. Kalau di pusat harus dapat menarik sekian
     ratus ribu pemilih, katakanlah 300.000. Kalau di DPRD Tk. I berapa
     ratus ribu. Kalau sudah bisa manarik begitu, berarti sudah bisa
     mengadakan kampanye dialog. 850 orang disebar di semuan wilayah
     kampanye, wah, itu tertutup sudah.
     
     Maksudnya jurkam yang menjadi andalan terbatas, sehingga dengan
     adanya pembagian wilayah itu, jika jurkam harus datang ke beberapa
     wilayah dalam waktu yang berdekatan itu, akan menyulitkan.
     
     Kalau memang itu orientasinya, semua nggak mampu. Penerbangan kan
     terbatas. Satu hari hanya berapa flight. Satu hari katakanlah Jawa
     sama Maluku. Satu hari itu kan hanya 24 jam. Jadi, harus pintar
     merencanakan, harus pintar menyusun strategi. Semuanya terkena
     kendala ini, bukan karena duit, bukan karena kemampuan, tapi
     waktunya dibatasi semua. Artinya, dibatasi pada hari yang sama, dia
     punya tempat dan kesempatannya terbatas. Sehingga dalam satu hari,
     dia tidak mungkin keliling-keliling ke mana-mana. Satu hari paling
     dua tempat.
     
     Namun, bagi OPP yang kaya kan bisa menyewa pesawat terbang pribadi
     atau helikopter?
     
     Apa di Ponorogo ada lapangan terbang ha... ha... ha.... Jangan
     terlalu muluk-muluk. Memang harus memilih. Semua dengan
     keterbatasan. Dan dengan adanya ini, tidak mungkin juru kampanye
     yang ahli akan mendominasi seluruh tempat. Harus ada pendelegasian
     kepada daerah-daerah, kepada wakil-wakil di daerah. Nah, jadi
     wakil-wakil di daerah harus bisa berbicara di daerah. Jangan hanya
     mengandalkan yang top. Supaya juga potensi yang terpendam itu akan
     muncul dari daerah-daerah. Begitu dia pidato di daerah dan
     diketahui oleh OPP pusat, ''Oh... oh, dia jago kampanye, pintar
     dia.'' Nah, karena bagus di tingkat kabupaten kemudian bisa di
     Jakarta. Jadi, ini jangan dilihat membatasi, justru memberi
     kesempatan untuk muncul pada tokoh daerah.
     
     Bagaimana mengenai pengaturan fasilitas negara dalam kaitan
     kampanye ini?
     
     Kita memberikan kesempatan yang sama dalam penggunaan fasilitas
     negara. Misalnya aula, atau gedung olahraga, atau lapangan. Pada
     hari pertama PPP, hari kedua Golkar, hari berikutnya oleh PDI.
     Tempat yang dipakai sama, namun harus bergantian. Jadi tidak ada
     penunjukan atau agar OPP ini mencari sendiri atau harus membayar.
     Atau orang nggak ada tempat terus mencari tempat seadanya. Nggak,
     kita sediakan. Kita akomodasikan untuk digunakan secara bergilir
     oleh ketiga OPP, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah
     tingkat II.
     
     Bagaimana dengan mobil negara yang berpelat merah jika digunakan
     untuk kampanye?
     
     Harus untuk tiga-tiganya.
     
     Maksudnya, misalnya menteri A sebagai kader Golkar untuk wilayah
     Jakarta Timur. Sementara kantornya di Jakarta Pusat. Saat akan
     kampanye memakai mobil jabatannya, bagaimana?
     
     Jadi fasilitas negara, nggak boleh dipergunakan untuk keperluan
     kampanye. Tetapi kalau dipakai untuk tiga-tiganya, dan memang itu
     diatur oleh penyelenggara, nah itu bisa digunakan.
     
     Jadi kalau ada seorang pejabat yang kebetulan jadi jurkam Golkar
     dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,
     bagaimana?
     
     Itu nggak benar. Tapi kalau misalnya, katakanlah Menteri Pemuda,
     dia datang memakai mobil dinas, tapi untuk melihat bagaimana
     keadaan pemuda itu saat mengikuti kampanye.... Nah, itu bukan
     sebagai kampanye, hanya melihat bagaimana pemuda-pemuda itu
     menyambut kampanye. Kapasitasnya lain. Kita lihat kapasitasnya
     saja. Kira-kira peraturannya seperti itu.
     
     Wanhankamnas dikenal sebagai lembaga yang mendapat tugas untuk
     menggodok rancangan GBHN. Pada rancangan GBHN 1993 tertera konsep
     jurdil. Nah sekarang, apa diajukan lagi?
     
     Sebenarnya kita itu nggak menyusun satu rancangan. Kita ini
     menghimpun materi-materi yang nanti dituangkan ke dalam
     sidang-sidang umum yang akan menjadi GBHN. Jadi kalau ditanyakan,
     apakah nanti di dalam GBHN tertuang seperti yang tadi ditanyakan?
     Ini terlalu pagi. Karena itu nanti yang membahas sidang umum. Tapi
     semua yang kita himpun, kita upayakan materi-materi tersebut secara
     normatif terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Memang
     tidak semua bisa diukur secara kuantitatif. Tetapi kalau diukurnya
     melalui perasaan, itu sulit.
     
     Artinya, untuk memunculkan jurdil ada kendala dalam hal pengukuran?
     
     Jangan tanya sama saya soal itu. Ini yang kita susun, sesuatu yang
     ada ukurannya. Kalau tidak ada ukurannya, mau dituangkan di situ
     mengukurnya bagaimana? Sebab kalau tidak, jelas nanti menjadi
     bumerang pelaksanannya.
     
     GBHN 1998, kira-kira penekanannya ke mana?
     
     Titik beratnya pada pembangunan ekonomi. Meskipun bukan
     satu-satunya. Jadi, bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi
     seiring dengan pembangunan sumber daya manusia. Ini bobot yang akan
     mewarnai. Meskipun bukan hanya itu. Kalau kita bicara masalah SDM,
     aspeknya banyak. Masalah pendidikan, teknologi juga kesehatan.
     
     Kalau di bidang politik, semangatnya bagaimana?
     
     Yang utamanya, jelas kita tidak bisa meninggalkan persatuan dan
     kesatuan bangsa. Di bidang politik maknanya yang intens itu
     persatuan dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD
     '45. Ini kelihatannya sederhana. Tapi untuk bisa memelihara ini
     tidak sederhana. Karena kendalanya tidak sederhana.
     
     Wanhankamnas kabarnya tengah merumuskan pemahaman konsep hak asasi
     manusia dan demokrasi Pancasila?
     
     Masih dalam proses. Jadi masih kita matangkan, kita susun, karena
     itu akan mewarnai yang jadi landasan, baik GBHN ataupun
     pembangunan.
     
     Matrinya seperti apa?
     
     Tentang muatan-muatannya terlalu dini untuk ditanyakan sekarang.
     
     Rancangan PP Kampanye ini penyusunannya dilaksanakan oleh
     Wanhankamnas. Mengapa bukan Lembaga Pemilihan Umum (LPU)?
     
     Yang mendapatkan tugas melaksanakan pemilu itu mandataris MPR
     melalui Sidang Umum MPR. Mandataris yang juga presiden, mempunyai
     pembantu. Pembantunya banyak sekali. Pembantu yang terdekat,
     katakanlah menteri. Tapi di samping itu juga punya fasilitas staf
     untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Apa itu? Antara lain, ada
     Bakin ada jaksa agung, ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
     (LIPI), ada Sesdalopbang (Sekretaris Pengendalian Operasional
     Pembangunan). Juga kemudian ada Wanhankamnas. Jadi macam-macam. Di
     dalam tugas-tugas tertentu itu presiden menggunakan
     fasilitas-fasilitas yang beliau inginkan. Misalnya, yang baru saja,
     LIPI mendapat tugas untuk mengkaji pemilu. Apakah dalam bentuk
     distrik ataukah proporsional. Juga, yang lain-lain. Kebetulan untuk
     masalah-masalah kampanye pemilu ini diserahkan pada Wanhankamnas.
     Saya kira begitu saja masalahnya.
     
     Tapi sebelumnya yang menggodok peraturan menyangkut pemilu bukannya
     di LPU?
     
     LPU masih berfungsi juga, tetap. Sekarang juga masih ada. Nah,
     nanti setelah kita menyusun konsep kampanye ini, akan dituangkan
     dalam produk-produk perundangan. Ada peraturan pemerintah. Ada
     keputusan Presiden. Nanti LPU juga yang mengerjakan. Jadi, jangan
     punya konotasi yang aneh... ha... ha... ha....