TRQ - Pengumpulan Pendapat KPP

From: apakabar@igc.apc.org
Date: Sat Apr 18 1992 - 18:42:00 EDT


Forwarded by gunadi to pbdlist:

------------ KOMPAS, Selasa 14 April 1991 -------------

   KAWASAN PEMBATASAN PENUMPANG DIKAWASAN ELITE BISNIS

       KAUM PROFESIONAL MUDA MENOLAK PEMBATASAN

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pengantar Redaksi :
      Uji coba Kawasan Pembatasan Penumpang (KPP) akan
diberlakukan mulai 20 April. Uji coba diberlakukan antara
pukul 06.30 - 10.00. Sejak diumumkannya rencana KPP,
reaksipun bermunculan. Namun yang belum diketahui adalah
bagaimana sikap anggota masyarakat yang dianggap paling
terkena oleh kebijakan itu. Dalam rangka itu, Kompas
mengadakan pengumpulan pendapat (opinion polling) yang
khusus disebarkan diantara mereka. Dengan penanggung jawab
Daniel Dhakidae, polling dilaksanakan antara 28 Maret - 2
April 1992. Staf Litbang Kompas, Mindra Faizal Iskandar
dan Antonius Sanjoyo, melaporkan hasilnya di tulisan hari
ini dan esok.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      Apa pendapat masyarakat bisnis dijalan-jalan utama
ekonomi Indonesia ini tentang ketentuan pembatasan penumpang ?
Sebelum melacak pendapatnya, pertama-tama akan kita lihat
betapa bergairahnya mereka mengikuti pengumpulan pendapat
ini. Dari 690 lembar pertanyaan yang dibagikan, 627
dikembalikan kepada Kompas. Ini berarti 91 persen merasa
berkepentingan pendapatnya diketahui dan dipersoalkan
khalayak ramai.
      Dari 627 yang berkantor digedung-gedung megah
sepanjang Jalan Merdeka Barat, Thamrin, Sudirman, dan Gatot
Subroto, 446 orang (71 persen) adalah pemilik dan pengguna
kendaraan pribadi, dan hanya 175 orang (27 persen) pengguna
jasa angkutan umum.
      Dari 446 orang pengguna kendaraan pribadi, kebanyakan
memang biasanya melaju dijalan-jalan utama itu dengan
penumpang dibawah 3 orang. Tercatat 45 persen berpenumpang
satu orang, 47 persen berpenumpang dua orang, 7 persen
berpenumpang 3 orang, dan 2 persen berpenumpang 4 orang
atau lebih.
      Dan 47 orang kendaraan pribadi berpenumpang dua orang,
sangat memungkinkan tafsiran bahwa salah satunya adalah
istri atau suami yang harus diantar ketempat lain atau malah
berkantor diwilayah yang sama. Dengan demikian kendaraan
pribadi yang melayani kepentingan bisnis pribadi sangat
tinggi proporsinya, yakni 92 persen, dibandingkan dengan 8
persen kendaraan pribadi yang melayani kepentingan diluar
dirinya.

   TOLAK PEMBATASAN
      Angka-angka diatas hampir dengan sendirinya menyatakan
reaksi apa yang akan muncul, bila pembatasan penumpang
diberlakukan. Tujuh puluh dua persen - jumlah yang secara
statistik sangat signifikan - menolak ketentuan pembatasan
penumpang. Sementara yang menyetujuinya hanya 27 persen
(lihat Table 1). Secara statistik Tabel 1 menununjukkan
adanya korelasi yang sangat kuat antara kepemilikan
kendaraan pribadi dengan sikap penolakan tersebut.
      Kelompok terbesar yang tidak setuju pembatasan
penumpang mengajukan alasan bahwa diberlakukannya kebijakan
itu sesungguhnya tidak akan mampu menyelesaikan masalah
kemacetan lalu lintas (lihat Tabel 2). Persoalannya bukan
kendaraan pribadi yang terlalu banyak, melainkan pelayanan
transportasi umum yang buruk, kendaraan yang kotor, tidak
aman, tidak nyaman dan tidak tepat waktu. Menurut mereka
ada anggapan keliru yang meng-kambing-hitamkan kendaraan
pribadi. Yang jadi soal sebenarnya adalah perimbangan (baik
jumlah maupun kenyamanan) yang ideal antara kendaraan
pribadi dengan kendaraan umum. Yang menjadi soal adalah bila
ketimpangan perimbangan itu melewati batas toleransi. Tapi
dimanakah batas toleransi itu mesti dicari ?
      Penentuan batas toleransi hendaknya dilengkapi dengan
penghitungan jumlah dan daya angkut transportasi umum yang
benar-benar massal. "Yang dibutuhkan Jakarta adalah MRT
(Mass Rapid Transportation) seperti yang ada di Singapura.
Jakarta tidak perlu macam-macam, karena pokok
permasalahannya adalah infra struktur yang kurang baik,"
tulis seorang responden dibalik lembar kuesioner.
      Kelompok pertama ini - 41,3 persen dari yang menolak
pembatasan penumpang - nampaknya lebih melihat kesemrawutan
lalu lintas di Jakarta sebagai akibat langsung dari ketidak
mampuan pemerintah menentukan "sistem lalu lintas" yang
terpadu dan berjangka panjang. Sistem lalu lintas disini
harus diartikan bukan hanya menyangkut kendaraan pengguna
jalan saja, melainkan segala jenis aktivitas yang berkaitan
dengan lalu lintas. Jadi termasuk juga soal penggalian kabel
listrik oleh PLN dan pipa air oleh PAM, perbaikan jalan,
parkir dan penjual kaki lima dibadan jalan, pejalan kaki,
dan sistem informasi lalu lintas.
      Kelompok kedua (28,6 persen) menilai kebijakan itu
tidak lebih dari sekadar uji coba mengatasi kemacetan
dikawasan Sudirman-Thamrin dan sekitarnya, padahal sejak
awal sudah bisa diduga usaha semacam itu hanya akan
memindahkan kemacetan kejalan-jalan sekitarnya. Kelompok ini
dengan sinis memandang ketentuan pembatasan penumpang
sebagai bukti ketidak mampuan pemerintah mengatasi masalah
lalu lintas di Jakarta.
      Kelompok ketiga (21,5 persen) menolak dengan alasan
masih ada cara lain yang lebih baik dari pembatasan
penumpang. Dan kelompok keempat (8,4 persen) lebih
memandangnya sebagai upaya politis belaka, terlebih lagi
pelaksanaannya dikaitkan dengan KTT nonblok mendatang.
Termasuk dalam kelompok terakhir ini adalah mereka yang
memandang kebijakan itu sebagai tindakan yang bertentangan
dengan hak asasi manusia.
      Sementara itu, yang menyetujui kebijakan itu sebagian
besar (58 persen) menyatakan pembatasan harus diberlakukan
karena rasio antara kendaraan pribadi dengan kendaraan umum
sudah terlalu timpang dengan jumlah kendaraan pribadi
melewati batas. Kendaraan pribadi sudah terlalu lama
dimanjakan, karena itu sudah saatnya membatasi
``kenikmatan'' kendaraan pribadi. Sedangkan 41 persen
beralasan bahwa kemacetan dikawasan tersebut memang sudah
luar biasa (lihat Tabel 3).

   TIDAK AKAN BERHASIL ?
      Kebijakan yang seringkali disebut ``three in one''
ini jelas mempengaruhi pemilik kendaraan pribadi yang selama
ini biasanya melaju sendirian atau berduaan dijalan-jalan
dijantung bisnis Jakarta itu. Namun apa tindakan mereka
seandainya pembatasan penumpang diberlakukan nanti ?
      Dari 407 pengguna kendaraan pribadi yang biasanya
berpenumpang dibawah 3 orang, kebanyakan (46 persen)
menyatakan akan memilih jalan alternatif untuk bisa sampai
kekantor pada saat diberlakukannya ketentuan itu. Sedangkan
32 persen menyatakan akan tetap melalui jalan-jalan dikawasan
tersebut, baik pada jam pemberlakuan ketentuan (dengan
mengajak orang lain) ataupun diluar jam-jam pemberlakuan
ketentuan. Hanya sebagian kecil (13 persen) saja yang
menyatakan akan beralih ke menggunakan kendaraan umum, yaitu
4 persen akan beralih naik taksi dan 9 persen yang akan
beralih naik bus kota. Dan 6 persen sisanya akan beralih
naik sepeda motor (lihat Tabel 4).
      Bila tujan kebikajan pembatasan penumpang adalah untuk
memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan
umum, hasil polling ini menunjukkan bahwa tidak banyak yang
bersedia untuk itu. Nampaknya selama pelayanan kendaraan
umum masih seperti dalam kondisinya yang sekarang, para
pengguna kendaraan pribadi cenderung untuk tetap mengunakan
kendaraan pribadinya.
      Tujuan membebaskan jalan-jalan kawasan Sudirman-Thamrin
dari kemacetan mungkin saja tercapai, tetapi ada harga yang
harus dibayar : semakin meningkatnya kemacetan dijalan-jalan
alternatif disekitar kawasan.*

                   Tabel 1
          Sikap terhadap ketentuan KPP
-----------------------------------------------------
                            Sikap Total
     Alat ------------------------------
No. Transportasi Setuju Menolak Tak Frek %
                                     Jawab
-----------------------------------------------------
1 Kendaraan Umum 104 69 2 175 27
2 Kendaraan Pribadi 60 380 6 446 72
3 Tidak menjawab 4 2 0 6 1
-----------------------------------------------------
 Total (frekuensi) 168 451 8 627 100
                        (%) 27 72 1 100
-----------------------------------------------------
Keterangan : - Chi kuadrat = 140,70
             - Tingkat signifikansi = 0,01

                   Tabel 2
              Alasan Menolak KPP
------------------------------------------------------------
No Alasan Menolak Total
                    KPP Frek %
------------------------------------------------------------
1 Rasio antara kendaraan pribadi dan kendaraan 186 41,3
   umum yang seharusnya diatasi
2 KPP hanya memindahkan kemacetan ketempat lain 129 28,6
3 Masih ada cara lain 97 21,5
4 Alasan politik 38 8,4
5 Tidak menjawab 1 0,2
------------------------------------------------------------
   Total (frek) 451 100,0
------------------------------------------------------------

                   Tabel 3
              Alasan Setuju KPP
------------------------------------------------------------
No Alasan Setuju Total
                    KPP Frek %
------------------------------------------------------------
1 Rasio antara kendaraan pribadi dan kendaraan 98 58
   umum terlalu berat ke kendaraan pribadi
2 Kemacetan didaerah KPP memang sudah parah 69 41
   sekali
3 Tidak menjawab 1 1
------------------------------------------------------------
   Total (frek) 168 100
------------------------------------------------------------

                   Tabel 4
    Tindakan yang akan diambil pengguna kendaraan
    pribadi dengan penumpang dibawah tiga orang
------------------------------------------------------------
No Tindakan yang akan diambil Total
        saat berlakunya KPP Frek %
------------------------------------------------------------
1 Mencari jalan alternatif 189 46
2 Tetap melalui KPP dengan berbagai cara 130 32
3 Beralih ke kendaraan umum 50 13
4 Beralih ke sepeda motor 24 6
5 Tidak menjawab 14 3
------------------------------------------------------------
   Total (frek) 407 100
------------------------------------------------------------